Militerisme di Ruang Akademik

tentara

-sumber gambar tertera-

Apa itu militerisme? Apa itu militerisasi? Bagaimana dampak militerisme jika diterapkan dalam dunia pendidikan?

Militerisme dan Militerisasi 

Pada dasarnya militerisme bisa disebut sebagai sebuah ajaran. Akademisi UGM Purwo Santoso memaknai militerisme sebagai ekspansi prinsip, cara berpikir, bersikap di dalam logika militer ‘di luar’ organisasi pendidikan (Santoso .ed, 2002 : 2). Berpijak dari situ, ranah pendidikan –yang seharusnya milik sipil- mesti bersih dari unsur-unsur militerisme. Termasuk pula berkaitan dengan ide-ide dan gagasannya. Karl Liebkencht, pendiri Liga Spartakus dalam  bukunya Militerisme dan Anti Militerisme, sebagai gambaran, mencoba membedakan antara militerisme dan militerisasi. Lelaki kelahiran Leipzig itu dengan teliti menulis, meskipun keduanya berbeda tapi memiliki keterkaitan.

Menurut Liebkencht, militerisasi seringkali dimaknai sebagai bentuk ekaspansi militer ke pelbagai ranah. Hal ini menyangkut dominasi militer dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, keberadaan komando teritorial atau tentara yang merangsek dalam jabatan birokrasi. Di pihak lain, militerisme  dibentuk dari nilai, sikap, dan perilaku militer yang terjadi di ranah sipil. Mekanisme yang dilakukan berupa penundukkan secara kultural. Dalam artian lain terdapat proses internalisasi nilai-nilai militer ke dalam masyarakat sipil (Liebknecht, 2004 : 3).  Maka termasuk pula didalamnya penegakan disiplin militer dalam komunitas sipil.

Di sisi lain, Dwipayana dengan cukup gamblang menjelaskan ada tiga besar pemahaman yang dapat diindetifikasi dari militerisme. Pertama, militerisme dikaitkan dengan dominasi militer dalam politik yang melahirkan pemerintahan militeristik. Kedua, militerisme dikaitkan dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, militerisme dikaitkan dengan merasuknya nilai-nilai, dan sikap atau perilaku militer dalam masyakarat seperti : komando hierarki, disiplin militer, loyalitas kepada atasan dan sebagainya (Dwipayana et. al, 2000 :15 -16)

Akar Militerisme dalam dunia Pendidikan

Dalam perkembangannya, nilai-nilai militerisme masuk ke dalam ranah pendidikan (Indonesia) bermula saat Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Saat itu pemuda dan pemudi dipaksa masuk dalam badan semi militer : Heiho, Keibondan, dan Seinendan dll. Romo Mangun menyebut hal itu sebagai tujuan melanggengkan Fasisme. Sistem itu kemudian diganti pada 1950. Pada tahun itu dicetuskan pendidikan rakyat Pancasila. Sistem pendidikan yang demikian diklaim selaras dengan kepribadian bangsa. Sutejo Bradjanegara menulis, pendidikan rakyat pancasila berpijak pada keresahan Ki Hadjar Dewantara. Pada 1935, saat Kongres Pendidikan Nasional digelar. Ki Hadjar Dewantara mencetuskan sebuah kegelisahan. Menurut orang yang didapuk Bapak Pendidikan itu, sistem pendidikan dan pengajaran yang khas Indonesia sebagai negara (yang akan) berdaulat dan merdeka perlu ditemukan. Akhirnya sistem pendidikan rakyat pancasila lahir.

Pada kurun waktu 1940 sistem pendidikan rakyat pancasila mulai diimplementasikan. Ide yang digagas Sutejo Bradjanegara, bahwa pendidikan pada hakikatnya memberi tuntutan pada pertumbuhan. Pondasi dari sistem ini adalah penekanan pentingnya peran guru. Bahkan pada kurun waktu 1940-1950 terdapat satu fenomena yang menarik. Calon guru sekolah rakyat yang mendaftar pada rentang waktu itu, harus menguasai sejarah pendidikan. Sebuah gagasan supaya pendidikan tidak lepas dari pondasi utama, yang digagas Ki Hadjar Dewantara. Secara sederhana bisa dimaknai, agar sesuai azas pendidikan yang ‘khas’ Indonesia.

Sayangnya, periode romantis pendidikan semacam itu harus berakhir. Pada saat Orde Baru naik tampuk kekuasaan. Pendidikan dijungkirbalikan kembali. Celakanya sistem dan ide yang dianut justru berkiblat ke Jepang. Pendidikan Indonesia kembali menganut militerisme. Di samping itu, secara bersamaan mengimpor kurikulum dari luar (barat) namun secara mentah-mentah. Pada tahap ini mulailah nilai-nilai militerisme digagas kembali. Orde Baru, sebagai negara menganut satu paham penting. Bahwa bahaya laten paling utama, adalah warga negaranya sendiri. Maka dari itu, ia harus dikendalikan. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Proses pendisiplinan gaya militer dipilih karena dianggap paling efektif. Kemudian itu terbukti berhasil.

Dampak Militerisme

Pada konteks pendidikan yang lebih luas, masuknya militerisme berakibat kurang baik. Dalam keseharian, pada metode pengajaran misalnya. Militerisme membentuk pendidikan yang satu arah. Tidak ada ruang dialog antara siswa dan guru. Siswa dilatih agar hanya bisa menerima. Mereka seolah ditempatkan -sebagaimana Soe Hok Gie gugatkan- sebagai ‘kerbau yang selalu dungu’. Gie sejauh yang kita tahu berusaha menolak itu.

Ranah pendidikan adalah ranah sipil. Berarti ia mendukung tegaknya supremasi masyarakat sipil. Sebuah alternatif coba dibangun Oleh Y.B. Mangunwijaya. Romo Mangun –sebagaimana ia biasa disapa- pernah berpendapat. Landasan pendidikan adalah humanisme. Ciri dari pendidikan yang humanis adalah bahwa manusia menjadi sadar dan paham akan tugas kemanusiaannya.

Sementara pendidikan yang terasuki militerisme mempunyai hal yang sebaliknya. Ukurannya bukan lagi hati nurani –yang hadir dalam semangat kemanusiaan. Tetapi berpotensi untuk mematikan itu. Layaknya tali komando militer ia dibentuk untuk patuh. Loyalitas merupakan harga yang seolah tidak bisa ditawar. Ruang merenung untuk memikirkan, benar atau salah sebuah tindakan, kemungkinan sempit untuk tersedia. Implikasinya bisa berupa mematikan daya kreativitas. Berikut juga sedikitnya kesempatan siswa untuk bereksplorasi terhadap kemampuannya. Kemudian dapat pula mematikan daya nalar untuk berpikir kritis. Militerisme yang merupakan warisan. Lalu terus diproduksi oleh orang-orang -yang secara tak sadar- sebetulnya pernah dibentuk, oleh negara dengan rezim yang menganut militerisme. Tokoh-tokoh itu bisa mewujud pada sosok guru-guru kita. Mereka, bisa jadi melakukan reproduksi sosial dalam rangka langgengnya militerisme dalam ranah akademik kita.

Untuk lebih jelasnya, jika ingin melihat sosok ‘ideal’ hasil pendidikan yang tersusupi militerisme saya kira itu ada di sosok Harmoko. Politisi kelahiran Nganjuk itu terkenal dengan dengan satu slogan “menurut instruksi bapak Presiden”. Mengutip dalam buku Onder Zonder Orde yang disunting Frans Husken, berusaha merekam sikap Harmoko. Ia yang patuh, penurut, dan tanpa inisiatif. Orang sipil yang sangat kencang memegang nilai militerisme. Bagusnya, buku itu menggambarkannya dengan sebuah lelucon yang cukup jenaka.

Jika direkonstruksi kira-kira seperti ini. Pada suatu hari, menjelang kejatuhan Soeharto. Tiba-tiba Harmoko yang penurut itu datang ke pangkuan sang ‘Bapak’. Dengan suara yang agak parau, dia berbicara pada Jenderal bintang lima perihal itu perihal suksesi jabatan. Hal itu telah ia pertimbangkan dengan hati-hati tentu saja. Harmoko pada saat itu menyarankan, mungkin sudah saatnya Soeharto untuk pensiun. Dalam keadaan seperti itu, Harmoko berpikir bahwa ia akan menjadi kandidat kuat pengganti presiden. Sejenak Soeharto diam. Setelah berjangka beberapa detik Soeharto menjawab dengan suara lembut, “Tetapi Harmoko, kalau Anda menjadi presiden, siapa yang akan memberikan petunjuk?”. Lalu Harmoko diam. Mungkin bingung.

 

Daftar Pustaka

Dwipayana (et. All). Masyrakat Pasca Militer dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia. Yogyakarta. IRE Press. 2000

Liebknecht, Karl. Militerisme dan Anti Militerisme, Yogyakarta. IRE Press. 2004.

Purwo Santoso. Melucuti Serdadu Sipil : Mengembangkan wacana Demiliterisme dalam Komunitas Sipil. Yogyakarta. Fisipol UGM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s